uu no 40 tahun 2008. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email. uu no 40 tahun 2008

40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. 3 Tahun. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Oleh Wahyu Andrianto, S. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang. UNDANG-UNDANG NO. TB Simatupang No. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5036 . 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sara peran serta dalam pebiayaan. Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp4 M & max Rp8 M. - UU ITE No 11 Tahun 2008. 1. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5, 6, dan 7. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TB Simatupang No. PENJELASAN . Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1. 12. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud dengan ^mendistribusikan adalahperaturan perundang-undangan antara lain; UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 2008. NOMOR 2 TAHUN 2008 . Undang - Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan; ii. E. 2 Tahun 2008 seperti juga UU No. 30 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pemohon: Muhamad Sulaiman Hidayat,dkk 2. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). 12, LN. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 (UU/2008/14). Survei dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif melalui wawancara tatap muka terhadap 1207 responden di 34 provinsi yang dilaksanakan pada 25 September-3 Oktober. 41 Tahun 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 DETAIL PERATURAN Abstrak. dan . Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. METADATA PERATURAN. 4851, LL SETNEG : 25 HLM. Pd. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Mengubah : UU No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menurut Undang-undang No. Peraturan Perundang-undangan. 1. Mencabut : UU No. Tipe Dokumen. 1. Hubungi kami melalui Facebook fb. Uu tahun 2008 no. U. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. 2. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. UMUM Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. UU No. UU No. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 0. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang. 4456, LL SETNEG : 24 HLM. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 11. 14 Tahun 2008; UU No. Pengaturan UUS ini dipertegas kembali dalam UU No. UU No. NUMBER 40 OF 2008 ON ELIMINATION OF RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering : a. 78K) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. U. status Hanya untuk Pelanggan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 40 Bentuk. UU No. Pasal 40 : Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan. Tipe Dokumen. Pasal 34 Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatanNOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemNOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. BAB V TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 10 (1) Tujuan umum Partai Politik adalah: a. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Semuel mengatakan, bicara hoax itu ada dua hal. 000. Aturan yang mengatur pencemaran nama baik selanjutnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan. No 1. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa. 2009 No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dasar Hukum. PP No. Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis undang-undang republik indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Berikut ini adalah contoh akta pendirian PT yang sudah disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 4. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Dasar hukum UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah:. id. ABSTRAK PERATURAN. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. -. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic,Undang UndangUndang – Undang Dasar 1945UU No. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan saya sebut “UPB”). 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (X) PP No. 19 Tahun 2006 tentang. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH KEJURUAN(SMK/MAK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Peraturan. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 1999TENTANGPERSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan. NOMOR 14 TAHUN 2008. Jakarta: UI Press. 1-2. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 40. Title: UU. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis; b. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) 12. Isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. UU No. UU No. 40, ln. 40 Tahun 2014. 2008/NO. , & Gayatri, G. STATUS PERATURAN. 13 Tahun 1964, UU No. 000 Aturan hukum tindak diskriminasi sangat jelas tercantum dalam pasal diskriminatif, oleh karena itu ketika ada orang atau golongan yang melakukan tindak. See Full PDF Download PDF. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; UU No. Undang-undang (UU) NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial NasionalTAHUN 2014 TENTANG . KETENTUAN UMUM 2. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email. 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. yang mau word versionnya silahkan Download disini. Kedua, pembedaan pihak yang berwenang memberikan surat keterangan waris menurut Perkaban No. UU No. Berdasarkan UU tersebut, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari. 500. Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga negara mandiri yang memiliki mandat pada empat (4) Undang-Undang yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dokumen ini berisi 16 bab dan 191 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban para pemegang saham, direksi, komisaris, dan pihak lain yang terkait dengan perseroan terbatas. NOMOR 11 TAHUN 2008. kitab suci atau simbol keagamaan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 17 tentang pelayaran Legal Akses 28 views. Manajemen Informasi Kesehatan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah hoax namun mengenal istilah berita bohong. UU No. Undang-undang (UU) No. 59, TLN NO. Perkeretaapian, Lembaran Negara No. 2008/NO. Pada pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa kemerdekaan pers dijamin. 10 Tahun 2008. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 11 Tahun 2009 .